Satu Strategi Batasi Korupsi

678 0

2DILANTIK. Mendagri Gamawan Fauzi melantik pemenang Pilgubsu 2013, pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, Gatot Pujonugroho-Tengku Erry Nuradi di ruang paripurna DPRD Sumut, Senin (17/6/2013). Photo by Surya

MEDAN. Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Ir. H. Tengku Erry Nuradi mendukung sepenuhnya upaya pemberantasan korupsi di jajaran instansi  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut). Upaya tersebut akan berhasil jika didukung system, tata kelola pemerintahan yang baik dan tingginya kesadaran tiap pejabat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai abdi masyarakat.

Hal itu disebutkan Wagubsu Tengku Erry Nuradi di ruang kerjanya lantai 9, kantor Gubernur Sumut, Jl. Diponegoro Medan, Rabu (3/10/2013).

Secara kritis Erry menyatakan, salah satu langkah guna membatasi tindak korupsi adalah dengan memperbaiki sistem yang ada saat ini, misalnya dengan mengatur ulang kebijakan tentang penempatan inspektorat sebagai lembaga pengawas dilingkungan pemerintahan daerah.

Inspektorat layaknya setingkat lebih tinggi, baik eleson dan kedudukannya dari Kepala Daerah yang diawasinya. Inspektorat Kabupaten/Kota sejajar dengan Pemerintah Provinsi, sedang inspektorat ditingkatan provinsi langsung berada di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) seperti yang tertuang dalam rancangan revisi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah..

“Selama ini inspektorat dibawah kepala daerah yang diawasinya. Tentu posisi ini  mengakibatkan kinerja inspektorat tidak maksimal. Bahkan bisa saja inspektorat tidak berani memengawasi kepala daerahnya karena kepala daerahnya adalah atasannya sendiri,” ujar Erry.

Erry meyakini, level inspektorat yang setingkat lebih tinggi dari kepala daerah yang diawasinya diharapkan dapat bekerja maksimal, terutama melakukan pengawasan dan pencegahan terjadinya praktik korupsi.

“Selama ini kinerja inspektprat terkesan tidak maksimal karena alasan takut memeriksa kepala daerah yang tidak lain adalah atasannya sendiri. Begitu juga melakukan pemeriksaan terhadap pajabat yang eselonnya setara dan setingkat. Kondisi ini mengakibatkan terkendalanya upaya pemberantasan korupsi di tubuh lembaga negara,” tambah Erry.

Erry mengatakan, inspektorat merupakan garda terdepan dalam upaya pencegahan korupsi di tingkatan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tetapi tugas dan fungsi (tupoksi) inspektorat menjadi lemah akibat kedudukannya dibawah atau setara dengan pihak yang diawasinya.

 “Idealnya, inspektorat tidak di bawah kendali kepala daerah. Harus setingkat lebih tinggi kedudukan dan eselonnya,” ujarnya.

Revisi UU No. 32  Tahun 2004 Tentang Pemrintah Daerah diharap akan menekan terjadinya tindak korupsi. “Semoga revisi undang-undang itu dapat diberlakukan tahun depan,” harap Erry. (fik)

Related Post

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *