Plt Gubernur Sumut Ajak DPD RI Perjuangkan 3 Hal Urgent

266 0
RESMIKAN KANTOR. Plt Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi dan Ketua DPD RI Irman Gusman secara bersama disaksikan anggota dan mantan anggota DPD RI, menarik simpul tirai plang menandai peresmian kantor DPD RI perwakilan Sumut di Jl Gajah Mada Medan, Sabtu (7/11/2015).
RESMIKAN KANTOR. Plt Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi dan Ketua DPD RI Irman Gusman secara bersama disaksikan anggota dan mantan anggota DPD RI, menarik simpul tirai plang menandai peresmian kantor DPD RI perwakilan Sumut di Jl Gajah Mada Medan, Sabtu (7/11/2015).

MEDAN. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Ir H Tengku Erry Nuradi MSi mengajak anggota DPD RI perwakilan Sumut untuk memperjuangkan tiga hal penting dan mendesak untuk segera mendapat penyelesaian di Sumut.

Ajakan tersebut dikemukakan Tengku Erry Nuradi dalam acara peresmian kantor DPD RI Perwakilan Sumut di kawasan Jl Gajah Mada Medan, Sabtu (7/11/2015).

Hadir dalam acara tersebut Ketua DPD RI Irman Gusman, empat anggota DPD RI perwakilan Sumut yakni Parlidungan Purba, Prof Damayanti Lubis, Rizal Sirait dan Dedi Iskandar Batubara, mantan anggota DPD RI perwakilan Sumut Yofie Batubara, Lundu Panjaitan dan Rahmat Shah, Plt Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) H Sukran Jamilan Tanjung SE, dan sejumlah pejabat lainnya.

Dalam kesempatan itu, Tengku Erry Nuradi menyebutkan, masalah pertama yang harus mendapat solusi di Sumut adalah persoalan krisis listrik. Jika tidak, pertumbuhan ekonomi dan roda pembangunan akan terganggu.

Kebutuhan listrik di Sumut mencapai 1850 Megawatt (MW). Daftar tunggu yang membutuhkan listrik mencapai 600 MW. Sedang pasokan daya yang tersedia hanya sekitar 1.500 KW.

“Pemadaman listrik di Sumut sedikit berkurang sejak PLTU Pangkalan Susu 2×200 MW beroperasi. Tetapi daya yang masuk ke sistem masih 200 MW. Sumut masih dalam kondisi krisis listrik,” tegas Erry.

Beda persoalan listrik yang di alami Sumatera Selatan (Sumsel) akibat sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang ada tidak dapat beroperasi maksimal akibat music kemarau dalam beberapa bulan terakhir.

“Kalau di Pelembang, pembangikit tidak bisa menyuplai listrik karena pembangkit tidak dapat berfungsi keseluruhan akibat debit air berkurang karena kemarau. Terpaksa pemadaman 6 jam perhari. Kalau di Sumut, pembangkitnya sendiri belum ada. Ini masalah serius yang butuh penyelesaian segera,” sebut Erry.

Erry juga menyebutkan, 500 MW daya listrik di masih berasal dari mesin Diesel yang membutuhkan bahan bakar mahal, sekitar 30 sen perkilo Watt Hour (kWh). Sangat mahal dibandingkan PLTA yang biaya operasionalnya hanya sekitar 1 sampai 2 sen per kWh.

“Subsidi kebutuhan bahan bakar minyak mesin disesel dari pemerintah pusat untuk Sumut Rp 14 triliun pertahun. Bahkan hanmpir dua kali lipat dari APBD Sumut yang hanya Rp 8,2 Triliun,” jelas Erry.

Masalah yang tidak kalah urgen adalah mahalnya harga gas di Sumut. Bahkan tercatat paling mahal di Indonesia, antara $ 14 sampai $ 15 perseribu British Thermal Unit (MBTU). Sedangkan daerah lain seperti Pulau Jawa hanya $ 8 sampai $ 9 per MBTU.

“Mahalnya harga gas di Sumut berdampak terhadap dunia industri. Saya mendengar kabar dari Kadin, sejumlah investor berencana menuntup usahanya akibat tidak mampu menanggung biaya operasional akibat mahalnya gas sebagai sumber energi.

Harga gas di Sumut diharapkan mendukung dunia industry, apalagi pipa penyaluran gas sejauh 300 kilometer dari PT Arun Aceh Utara, Aceh menuju Belawan dan ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangke di Samalungun segera terealisasi.

Persoalan lain juga membutuhkan solusi adalah penyelesaian eks HGU PTPN seluas 5.800 hektar yang tak kunjung tuntas sejak tahun 2000.

“Kita berharap ada kejelasan terkait eks HGU ini. Untuk itu, saya mengajak anggota DPD RI perwakilan Sumut untuk turut memperjuangkan kejelasan lahan ini agar tidak menimbulkan sengketa bagi masyarakat. Konflik tanah salah satu persoalan yang paling rumit di Sumut,” jelas Erry.

Menurut Erry, Pemprov Sumut tidak dapat menyelesaikan persoalan itu, tanpa bantuan berbagai pihak, termasuk anggota DPD RI perwakilan Sumut yang ada di Jakarta.

“Besar harapan kita bersama, Pak Irman Gusman juga berkenan memperjuangkan 3 masalah mendasar di Sumut ini. Persoalan ini menghambat laju pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Sumut,” papar Erry.

Peresmian Kantor DPD_4Kendati demikian, Sumut memiliki sejumlah potensi yang dapat mendongkrak laju pembangunan dan perekonomian masyarakat. Dari beberapa potensi, Sumut memiliki 4 kawasan yang mendapat payung hukum dari pemerintah pusat yang termasuk dalam pengembangann wilayah strategis nasional.

Pertama adalah Program Pengembangan Kawasan Medan-Binjai-Deliserdang-Karo (Mebidangro) melalui Pepres nomor 62 Tahun 2011. Program ini memacu perkembangan Mebidangro menjadi kawasan yang saling terintegrasi.

Salah satu terobosan dalam Program Mebidangro yakni pengoperasian Bus Rapid Trans (BRT) yang telah diluncurkan Kamis (5/11/2015). Kini telah ada angkutan massal yang melayani dua rute yakni Medan Binjai dan Medan Lubuk Pakam.

“Untuk saat ini masih 40 armada yang beroperasi. Program ini kita harapkan dapat mengurai kemacaten arus lalu-lintas dan mengakomodir kebuturan moda angkutan massal,” terang Erry.

Dalam Program Pengembangan Kawasan Mebidangro, selanjutnya akan digulirkan Program Penyediaan Air Minum (PAM) dan Program Pengelolaan Sampah yang terintegrasi di Medan-Binjai, Deliserdang dan Karo.

“Doakan agar dua program ini segera terealisasi. Penyediaan air bersih dan pengelolaan sampah menjadi perhatian dalam pengembangan wilayah,” papar Erry.

Kemudian potensi kedua adalah pemanfaatan dan pengembangan Kawasan Insudtri Strategis (KIS) Kuala Tanjung di Kabupaten Batubara. Dalam program ini, pemerintah pusat memberikan perhatian serius dalam pengembangan BUMN PT Inalum sebagai industri strategis nasional bidang peleburan alumunium.

“Ada beberapa BUMN di Sumut diantaranya PTPN2, PTPN3, Pelindo I dan PT Inalum. Pengembangan PT Inalum diharapkan akan menjadi pemicu pembangunan Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung,” harap Erry.

Potensi ketiga adalah Program Pembangunan Tol Trans Sumatra yang melintasi wilayah Sumut. Akses jalan tol yang menghubungkan sejumlah daerah, menjadi salah satu persyaratan dalam upaya menggenjot laju pembangunan dan pengembangan daerah.

“Saat ini pembangunan jalan tol dari Binjai menuju Medan hamper rampung. Kemudian dilanjutkan ke Bandara Kualanamo Internasional Airport. Akan melintasi Lubuk Pakam kemudian diharapkan tuntas dalam 2017 hingga ke Tebing Tinggi. Program ini bagian dari Tol Trans Sumatra yang menjadi program pemerintah pusat,” sambung Erry.

Kemudian potensi keempat adalah pengembangan KEK Sei Mangke di Kabupaten Simalungun. Kasawan tersebut menjadi pusat industry pengolahan hasil kelapasawit dan turunannya. Tetapi program ini terancam terkendala akibat Sumut masih mengalami krisis listrik.

“Persoalan lain yang dihadapi dalam pengembangan KEK Sei Mangke adalah masalah CPO yang hingga kini masih dijual keluar negeri. Kita berharap pemerintah pusat mengeluarkan peraturan yang mewajibkan perkebunan di Sumut menjual CPO ke indutri di KEK Sei Mangke untuk diolah menjadi berbagai produk jadi. Jika tidak, KEK Sei Mangke akan sulit tumbuh,” ujar Erry.

Potensi kelima yang mendapat payung hukum pemerintah pusat adalah Program Pengembangan Kawasan Strategis Danau Toba. Program ini merupakan langkah strategis dalam mendongkrak tingkat kinjungan wisatawan ke Indonesia.

“Pengembangan pariwisata Dana Toba belum mendapatkan sentuhan maksimal oleh 7 Kabupaten yang berada di kawasan Danau Toba. Dengan adanya program ini, kita berharap Pemerintah Kabupaten yang ada di kawasan Danau Toba terangsang melakukan pembenahan di daerah masing-masing. Bidang pariwisata memberikan kontribusi luar biasa dalam meningkatkan PAD,” saran Erry.

Kantor DPD RI yang diresmikan merupakan asset Pemprov Sumut. Pengelolaan diberikan kepada anggota DPD RI perwakilan Sumut dengan sistem pinjampakai sementara waktu.

“Sebelumnya, kantor ini rumah dinas untuk SKPD Sumut. Tetapi diberikan untuk digunakan anggota DPD RI perwakilan Sumut, agar masyarakat mudah bertemu dalam menyampaikan aspirasinya, tanpa harus jauh-jauh pergi ke Jakarta atau bertemu di hotel dan tempat lainnya. Kita berharap, DPD RI dapat memaksimalkan fungsinya memperjuangkan aspirasi masyarakat Sumut,” harap Erry.

Dalam kesempatan itu, Erry juga menyempatkan diri mengajak undangan untuk mengenang almarhum anggota DPD H Abdul Halim Haharap dan H Raja Inal Siregar yang menjadi korban dalam kecelakaan Mandala pada 5 September 2005 lalu.

“Dalam peresmian kantor DPD RI ini, mari kita doakan para pendahulu kita yang telah tiada dalam tugas. Kakak kandung saya, saat itu sebagai Gubernur Sumatera Utara aktif, Mayjen Tengku Rizal Nurdin, juga menjadi korban dalam tragedi Mandala. Mari kita doakan mereka,” ajak Erry.

Peresmian Kantor DPD_3Sementara Ketua DPD RI Irman Gusman mengatakan, Sumut merupakan pintu gerbang Indonesia bagian Barat yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.

“Kalau Sumatera Utara maju, Indonesia juga ikut maju. Kalau banyak persoalan maka akan berpengaruh pada perkembangan pertumbuhan nasional,” ujar Irman.

Untuk itu, DPD RI akan terus memperjuangkan pengembangan semua daerah yang menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi regional seperti Sumut dan beberapa daerah lain.

“Tentu tidak dapat dilakukan sekaligus di waktu bersamaan, karena kemampuan pusat juga terbatas. Secara bertahap yang nantinya akan menyeluruh hingga ke daerah terpencil,” sebut Irman.

Irman mengaku, aspirasi masyarakat dari ujung barat hingga ujung timur masih terdengar sayup-sayup. Tetapi sesuai dengan semangat perubahan dari MPR menjadi DPD, pihaknya akan memperjuangkan aspirasi daerah sebagai salah satu langkah menjaga keutuhan NKRI.

“Ketidakadilan selalu menimbulkan masalah. Beberapa daerah mencoba melepaskan diri. Ini tidak boleh terjadi lagi. Tiap daerah akan kita dorong untuk tumbuh agar NKRI tetap utuh,” sebut Irman.

Irman Gusman juga menyatakan apresiasi kepada Pemprov Sumut yang memberikan kemudahan kepada anggota DPD RI perwakilan Sumut dalam menyerap aspirasi masyarakat dengan adanya kantor DPD RI di Medan.

“Ini menjadi semangat baru bagi tiap anggota DPD perwakilan dari seluruh daerah untuk memaksimalkan fungsinya memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah di pusat. Walau untuk sementara, kantor ini akan bermanfaat banyak nantinya,” ujar Irman.

Selanjutnya, DPD RI berupaya membangun dan memiliki kantor sendiri di tiap provinsi. Berdasarkan hasil kesepakatan, DPD RI akan menyiapkan biaya pembangunan, sedang lahan akan dibantu oleh Pemprov masing-masing.

“Dalam waktu dekat kita akan meresmikan kantor DPD RI perwakilan Sumatera Selatan. Bangunannya lantai 3 diatas lahan 2.700 meter. Ada auditorium, ruang sidang, ruang rapat dan dilengkapi alat telekonfrens. Kalau nanti Gubernur mau rapat dengan DPD RI yang ada di Jakarta, cukup menggunakan telekonfrens. Nantinya, jarak tidak jadi masalah lagi,” jelas Irman. (fik/ucup)

Related Post

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *