Plt Gubernur Sumut Dorong Penerapan Good Governance

115 0
SAMBUTAN. Plt Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi memberikan sambutan dalam acara launching dan sosialisasi Pembentukan TP4D oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut di Aula Martabe, lantai 2 Kantor Gubernur Sumut, Jl Diponegoro Medan, Rabu (18/11/2015)
SAMBUTAN. Plt Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi memberikan sambutan dalam acara launching dan sosialisasi Pembentukan TP4D oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut di Aula Martabe, lantai 2 Kantor Gubernur Sumut, Jl Diponegoro Medan, Rabu (18/11/2015)

MEDAN. Pelaksana Tugas (Plt Gubsu Ir H Tengku Erry Nuradi MSi mengapresiasi pembentukan Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam upaya penerapan pemerinahan yang baik dan bersih (Good Governance).

Hal itu disampaikan Tengku Erry Nuradi dalam acara launching dan sosialisasi Pembentukan TP4D oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut di Aula Martabe, lantai 2 Kantor Gubernur Sumut, Jl Diponegoro Medan, Rabu (18/11/2015).

Hadir dalam acara tersebut jajaran FKPD Sumut, Kepala Kejati Sumut M Yusni SH, MH, sejumlah Bupati/Walikota se Sumut, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten/Kota seSumut dan para Kepala SKPD Sumut.

Dalam kesempatan itu, Erry menyatakan, TP4D dapat mendorong pelaksanaan pemerintahan yang bersih, aman dan terhindar dari masalah hukum. TP4D juga sebagai sarana strategis untuk menguatkan jalinan koordinasi dan sinergitas antara pemerintah daerah, DPRD, Walikota/Bupati se Sumut bersama pihak kejaksaan, TNI dan Polri dalam rangka menegakan peraturan dan perundang-undangan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Sumut.

Dalam perspektif administrasi public, salah satu penyebab terjadinya krisis multi dimensi di Indonesia disebabkan adanya kesalahan penegelolaan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan atau (Poor Governance). Hai tersebut ditandai dengan banyaknya tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme serta rendahnya kinerja aparatur pemerintah baik dalam pengelolaan anggaran negara maupun pelayanan publik.

Penguatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang sudah menjadi salah satu isu yang sangat penting sejak reformasi 15 tahun lalu dan merupakan salah satu prioritas dan perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.

Penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia khususnya di daerah yang belum berhasil sepenuhya. Selain masih banyaknya ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan keuangan negara, permasalahan utama yang terlihat dalam pengelolaan negara adalah ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan yang baik dan komprehensif kepada publik.

“Saya berharap Bupati dan walikota untuk menerapkan good governance melalui pelayanan prima bagi masyarakat. Salah satu diantaranya dengan menerapkan Program Administrasi Terpadu Kecamatan sesusai dengan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010,” ujar Erry.

Dalam Program PATEN, sebut Erry, Bupati dan Walikota dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya ke tingkat Kecamatan sehingga lebih memudahkan masyarakat.

“Manfaatnya, agar masyarakat tidak lagi berurusan ke kabupaten tetapi cukup di kecamatan. Diharapkan kecamatan-kecamatan menjadi pusat pelayanan publik di daerahnya masing,” jelas Erry.

DSalam kesempatan itu, Erry juga meminta Bupati dan Walikota untuk menampung aspirasi dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik membuat suatu kebijakan dalam satu minggu.

launcing TP4D (1)“Kita perlu menyediakan waktu satu hari untuk menampung aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat yang tentunya perlu dukungan khusunya dari pihak kepolisian. Sehingga situasi daerah kita lebih kondusif lagi,” saran Erry.

Guna memaksimalkan pelayanan publik, Erry juga mendorong Kabupaten/Kota di Sumut menerapkan Program Smart City atau Smart Region yang menyiapkan layanan call centre untuk menyahuti semua keluhan masyarakat.

“Bila dua program ini saja bisa dilakukan dalam pelayanan publik di Kabupaten/Kota, mudah-mudahan Sumatera Utara bisa berubah lebih baik dibanding saat ini,” ujar Erry optimis.

Tidak lupa Erry mengimbau kepada seluruh SKPD di jajaran provinsi dan kabupaten/kota, para pimpinan daerah agar memanfaatkan TP4D ini secara optimal agar pelaksanaan pemerintahan bisa semakin maju, bersih, bebas dari KKN sehingga Good Governance bisa berjalan secara optimal.

“Dengan TP4D ini, pelaksanaan penyerapan anggaran di Sumut dapat berjalan dengan baik,” sebut Erry.

Semenetara Asisten Intel Kejati Sumut Nanang Sigit mengatakan, tujuan keberadaan TP4D sebagai pendamping pemangku kepentingan khususnya dalam pelaksanaan penyerapan anggaran pemerintahan dan pembangunan.

“TP4D adalam mitra para pimpinan SKPD Pemprov Sumut, para Bupati, Walikota dan kepala BUMN maupun BUMD di Sumut,” ujar Nanang. (fik/ucup)

Related Post

GAS Upah-upah Dan Dukung Tengku Erry

Posted by - 1 Januari 2018 0
ASAHAN (tengkuerrynuradi.com) : Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi diupah-upah dan menerima dukungan dari perkumpulan masyarakat Gerakan Asahan Sejahtera…

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *