Akomodir Permintaan Buruh, Pemprov Sumut Bersedia Layangkan Usulan Revisi PP No 78/2015 Tentang Pengupahan

336 0
DISKUSI BURUH. Plt Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, Kadis Tenaga Kerja Sumut dan perwakilan 16 elemen buruh menggelar diskusi tentang PP No 78/2015 Tentang Pengupahan di ruang Beringin, lantai 8 kantor Gubernur Sumut, Sabtu (21/11/2015).
DISKUSI BURUH. Plt Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, Kadis Tenaga Kerja Sumut dan perwakilan 16 elemen buruh menggelar diskusi tentang PP No 78/2015 Tentang Pengupahan di ruang Beringin, lantai 8 kantor Gubernur Sumut, Sabtu (21/11/2015).

MEDAN. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyatakan siap mengakomodir permintaan kaum buruh untuk melayangkan usulan agar pemerintah pusat segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No 78/2015 Tentang Pengupahan.

Kesediaan tersebut dinyatakan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumut Ir H Tengku Erry Nuradi MSi didampingi Kepala Dinas (Kadis) Tenaga Kerja (Disnaker) Sumut Bukit Tambunan, saat berdiskusi dengan pimpinan, ketua dan perwakilan 16 elemen buruh Sumut di ruang Beringin, lantai 8 kantor Gubernur Sumut, Sabtu (21/11/2015).

Dalam kesempatan itu, Tengku Erry Nuradi menegaskan, sebelum surat usulan dilayangkan, elemen buruh diimbau membentuk tim guna membahas berbagai pertimbangan mendasar sebagai alasan logis pentingnya revisi terhadap PP No 78/2015 Tentang Pengupahan.

“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah. Meski demikian, Pemerintah Provinsi juga mengakomodir tuntutan masyarakat buruh terkait PP 78 Tentang Pengupahan. Jika buruh menilai ada alasan mendasar, Pemerintah Provinsi siap melayangkan usulan kaum buruh tentang PP 78 ke pemerintah pusat,” ujar Erry.

Secara tegas, Erry juga mengatakan, sebagai perwakilan pemerintah pusat, Pemprov Sumut tidak mungkin menolak PP No 78/2015 sebagai acuan dalam penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut 2016.

Berdasarkan perhitungan sesuai PP tersebut, Pemprov Sumut juga telah mendapatkan besaran UMP) Sumut tahun 2016 mendatang sebesar Rp 1.811.875,- atau naik 11,5 persen dari UMP tahun 2015 lalu yang hanya Rp 1.625.000,-.

“Besaran UMP Sumut 2016b ini sesuai dengan aturan PP No 78/2015 yang baru dengan perhitungan kenaikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, setelah Dewan Pengupahan Sumut melakukan survey,” jelas Erry.

Dalam kesempatan itu, Erry tidka lupa mengimbau buruh untuk melakukan aksi damai pada Aksi Mogok Kerja yang akan berlangsung pada 24 hingga 27 November 2015 mendatang.

Diskusi Elemen Buruh_4“Menyampaikan aspirasi boleh saja. Tetapi kita mengharapkan aksi berjalan damai dan kondusif,” pesan Erry.

Sementara Kadis Tenaga Kerja Sumut, Bukit Tambunan mengatakan, acuan besaran UMP Sumut mengikuti PP No 78/2015 Tentang Pengupahan berdasarkan kenaikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi atau Pendapatan Regional Domestic Bruto (PDRB) Sumut. Inflasi Sumut tahun 2015 tercatat sebesar 6,83 persen dan PDRD sebesar 4,67 persen. Dengan demikian, kenaikan upah sebesar 11,5 persen.

“Untuk perhitungan kenaikan upah sesuai PP yang baru, yakni upah tahun berjalan dikalikan dengan kenaikan inflasi ditambah kenaikan PDRB. Jadi, UMP berjalan Rp 1.625,000 dikalikan 11,5 persen, maka diperoleh kenaikan sebesar Rp 186.875. Penjabarannya, UMP tahun 2015 yakni Rp 1.625.000 ditambah Rp 186.875.00 maka UMP Ssumut tahun 2016 mendatang menjadi Rp 1.811.875,” jelas Bukit.

Ketua Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Sumut, Nicholas mengatakan, selain tidak berpihak kepada kesejahteraan kaum buruh, PP No 78/2015 Tentang Pengupahan bertentangan dengan Undang-undang No 13 Tahun 2003.

Hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menyatakan, sebut Nicholas, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (Lex posterior derogate legi priori) seperti yang tertuang dalam UU No 12/2011 yang menggantikan UU No 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

“Hirarki PP No 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan lebih rendah dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003. Karena itu, kami elemen buruh menolak pemberlakuakn PP Pengupahan,” tegas Nicholas.

Lebih lanjut Nicholas menyatakan, besaran UMP berdasarkan PP No 78/2015 Tentang Pengupahan berdasarkan kenaikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Sedang UUNo 13 Tahun 2003 berdasarkan 60 item Kompnen Hidup Layak (KLH).

“Kami juga tegas menolak besaran UMP SUmut 2016 sebesar Rp 1.811.875 direvisi ulang, karena tidak sesuai dengan tuntutan kebutuhan hidup layak kaum buruh,” ujar Nicholas.

Selain itu, elemen buruh juga mendesak Pemprov Sumut memberlakukan tripartite dalam menetapkan besaran UMP, termasuk menindak tegas perusahaan outsorching yang dinilai merugikan kaum buruh. (fik/ucup)

Related Post

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *