Gubsu Erry Minta Penyajian Laporan Keuangan Daerah Direformasi

391 0

bpk2-800x533

MEDAN (tengkuerrynuradi.com) : Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) HT Erry Nuradi meminta pemerintah daerah harus mencari cara dan mekanisme untuk dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Reformasi penyajian laporan keuangan daerah, adalah salah satu cara,’’ tandas Erry saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) dengan Pemerintah Kabupaten Kota se Provinsi Sumatera Utara di aula Martabe Lt. 2 Kantor Gubsu di Medan, Selasa (6/12/2016).

Ini disebabkan karena krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. “Pengelolaan keuangan daerah kedepannya semakin berat. Tuntutan mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan semakin meningkat,” tutur Erry.

Hadir anggota V BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara, auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI Bambang Pamungkas, Kepala Perwakilan BPK Provsu Vicentia Moli Ambar Wahyuni, para bupati dan walikota se Provinsi Sumatera Utara, para Sekda, Inspektur, Kabag Keuangan kabupaten/kota se provinsi Sumatera Utara dan undangan.

Lebih lanjut, Gubsu Erry Nuradi mengharapkan pada tahun 2017, hasil pemeriksaan LHP Tahun 2016, kabupaten/kota se-Sumut yang mendapatkan WTP akan bertambah. “Hasil pemeriksaan LHP tahun 2016, pada tahun 2017, kabupaten/kota dan provinsi yang sudah mendapatkan penilaian WTP bisa mempertahankannya dan yang belum akan bertambah. Dengan kegiatan ini akan terus menambah semangat untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah akan semakin baik,” ujar Erry.

Melalui pertemuan ini, Gubsu Erry mengharapkan apa yang disampaikan narasumber dapat memberikan manfaat untuk semua khususnya kepada jajaran pemprovsu dan kabupaten/kota se Sumatera Utara agar kedepannya lebih baik dalam melaksanakan tugas sebagai wujud tanggung jawab dalam mengemban amanah selaku pengelola pemerintahan daerah provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Kota se Sumatera Utara. “Diharapkan dengan kehadiran BPK RI dalam pertemuan ini, pengawasan keuangan di Sumatera Utara semakin paten,” tandas Erry.

Menurut Erry, bahwa rakor yang dilaksanakan merupakan salah satu upaya yang sangat penting dalam upaya Pemprovsu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih akuntabel dan transparan. “Untuk itu diperlukan komitmen yang kuat yang berdasarkan rasa tanggung jawab dan profesionalisme dalam menjalankan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di provinsi maupun di daerah kabupaten/kota,” sebut Erry kembali.

Sementara itu Anggota V BPK-RI Moermahadi Soerja Djanegara mengakui persoalan aset kerap menjadi persoalan sejumlah daerah sehingga gagal meraih WTP. Khususnya bagi daerah yang baru mengalami pemekaran. Melihat kondisi ini, Moermahadi Soerja Djanegara mengusulkan agar peralihan aset SMA dan SMK dari Kabupaten Kota ke Pemprovsu ditunda hingga tahun 2017 mendatang.

“Persoalan aset ini enggak apa-app nanti nyusul saja. Karena peralihan aset ini pasti memakan waktu karena bukan satu tetapi banyak yang mau dialihkan. Nanti setelah selesai laporan keuangan 2016 baru di tahun berjalan 2017 dimasukan asetnya. Harus ada berita acara serah terima asetnya. Untuk sementara itu dulu diambil kebijakannya pak Gubernur,”ujarnya.

Dikatakan Moermahadi Soerja Djanegara sebelumnya memang disejumlah daerah banyak yang enggan menyerahkan aset ke Pemerintah Provinsi. Tetapi dirinya cukup yakin kalau di Sumut pemerintah cukup paham soal adanya pengalihan pengelolaan SMA dan SMK dari Kabupaten Kota ke Provinsi.

“Mungkin soal pengalihan aset ini nanti akan saya diskusikan sama Bu Ambar supaya nanti jangan sampai proses hukum dibelakang hari,”ujar Moermahadi Soerja Djanegara.

Sebelunya, panitia penyelenggara OK Henry (Plt Inspektorat Provsu) mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan selama satu hari yakni, Selasa (6/12) di aula Martabe Kantor Gubsu untuk mewujudkan laporan keuangan daerah yang baik dan benar karena tingkat transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah masih rendah. “Diharapkan dengan pertemuan ini laporan keuangan daerah akan mencerminkan tingkat transparansi keuangan daerah provinsi Sumatera Utara yang handal, akurat dan dapat dipercaya,” harapnya. (suef/haslan)

Related Post

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *