Gubernur Sumut Terima Laporan Hasil Pengawasan BPKP Tahun 2017

423 0

MEDAN (tengkuerrynuradi.com) : Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, Sihar Panjaitan, menyerahkan Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Laporan tersebut diterima langsung Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Agus Tripriyono dirumah dinas Gubsu di Medan, Senin (12/3/2018).

Gubsu menyebutkan dengan diterimanya laporan ini, diharapkan Sumatera Utara terus maju. “Kami juga meminta seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemprov Sumut dapat bertindak dengan clean governance and good government,” ucap Erry.

Tak lupa, Gubsu berterima kasih atas segala bentuk pengawasan, masukan dan saran BPKP Provinsi Sumatera Utara. “Kerja keras yang dilakukan oleh BPKP ini tentunya akan kami tindaklanjuti, serta menjadi motivasi bagi Pemprov Kaltim untuk menuntaskan sejumlah proyek pembangunan yang masih berlangsung,” sebut Erry.

Sebelumnya, Kepala Perwakilan BPKP Provsu, Sihar Panjaitan mengatakan, Laporan tersebut antara lain tentang pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Dana Desa (DD), Kegiatan Monitoring Proyek Strategis Nasional (PSN), Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Dari penyelenggaraan SPIP sampai dengan Tahun 2017 seluruh Pemda masih berada pada Level 1 (rintisan) namun dari 34 Pemda di Provinsi Sumatera Utara, 4 Pemda telah melakukan penilaian SPIP secara mandiri (self assessment) dan menyatakan diri sudah berada di Level 3 (terdefenisi). Penentuan Level 3 ini sedang menunggu hasil Quality Assurance dari BPKP.

Sesuai RPJMN 2015-2019 tingkat maturitas SPIP untuk tahun 2017 berada pada Level 2 (berkembang) dari 6 tingkat maturitas SPIP dan diharapkan tahun 2019 tingkat maturitas SPIP pada Level 3 (terdefenisi) untuk seluruh Pemda di Provinsi Sumatera Utara.

Peran BPKP dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa, BPKP berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri mengembangkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Siskeudes telah disosialisasikan dan diimplementasikan pada 5.147 desa (95%) dari 5.418 desa di Provinsi Sumatera Utara.

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara melakukan pengawasan terhadap percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), bertujuan untuk memperoleh gambaran dan identifikasi permasalahan serta solusi atas kelancaran, akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan PSN sebagai bagian dari Pengawasan Tata Kelola PSN.

Selain itu, juga dilaksanakan monitoring atas capaian kegiatan prioritas nasional sesuai dengan kesepakatan kerjasama dengan Kantor Staf Kepresidenan RI. Dalam tahun 2017, terdapat 18 PSN yang dilakukan monitoring oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara.

Penguatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diwujudkan dalam kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan pembentukan auditor, penilaian kapabilitas APIP, penguatan kualitas SDM aparatur pengawasan.

Sampai dengan tahun 2017, telah dilakukan assessment maupun penilaian secara mandiri (self assessment) terhadap 34 APIP di Provinsi Sumatera Utara, dengan pencapaian level kapabilitas APIP (level 1 s.d. 5) sebagai berikut : 16 APIP (47,05%) berada pada level 1 (initial), 16 APIP (47,05%) berada pada level 2 (infrastructure) dan

2 APIP (5,90%) berada pada level 3 (integrated). ‘’Target untuk tahun 2019, seluruh APIP di Provinsi Sumatera Utara, berada pada level 3 (integrated),’’ sebut Sihar. (***)

Editor: suef/haslan

Related Post

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *