Upaya APPSI Tekan Kemiskinan Di Indonesia

87 0

MEDAN (tengkuerrynuradi.com) : Workshop Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) tentang pengentasan kemiskinan tingkat provinsi di Hotel Santika Medan, Rabu (20/9/2017), dihadiri 5 gubernur dan 3 wakil gubernur serta sejumlah kepala Bappeda, perwakilan provinsi seluruh Indonesia.

Workshop dibuka Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi selaku tuan rumah dengan pemukulan gong. Mereka yang hadir yakni, Gubernur Sulsel juga Ketua Umum APPSI Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Gubernur Jatim Soekarwo, Gubernur Sulteng Longki Djanggola, Wakil Gubernur Riau Thamrin Hasyim, Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua dan Wakil Gubernur NTT Benny Alexander Litelnoni. Hadir pula mantan MenPAN-RB Ryaas Rasyid bersama sejumlah narasumber dan Walikota Medan Dzulmi Eldin serta sejumlah SKPD Pemprov Sumut.

Ketua Umum APPSI Syahrul Yasin Limpo juga Gubernur Sulawesi Selatan mengatakan bahwa persoalan kemiskinan merupakan tugas dan tanggungjawab bersama. Karenanya perlu upaya merumuskan konsep serta agenda aksi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Seperti apa masalah kemiskinan itu, harus bisa ditemukan formulasi yang baru dalam pengentasannya. Karena tentu saja banyak harus menjadi perhatian kita bersama. Kita berharap dari sini dapat rumusan alternatif yang tidak biasa, termasuk bagaimana memanajemen upaya tersebut, semoga ada hal baru yang dituangkan,” ujar Syahrul.

Syahrul berharap, pengentasan kemiskinan yang berkaitan dengan kemandirian desa mendapat dukungan dari pemerintah kabupaten, seperti potensi kemandirian. Karena itu, dirinya juga menyarankan agar agar DPD RI sebagai wakil pemerintah provinsi di MPR, bisa membicarakan hal itu di Senayan.

Begitupun, tanggung jawab untuk mengatasi persoalan masyarakat tersebut tetap menjadi pembahasan di dalam pertemuan pemerintah provinsi. Apalagi untuk mengoptimalkan dana desa, tidak seterusnya dialokasikan untuk pembangunan fisik semata.

“Harus ada sebagian atau sekitar 20-30 persen untuk pangan, pertanian yang setidaknya 100 hari bisa dikontrol hasilnya. Jadi masyarakat desa akan terbiasa melakukan langkah-langkah produktif, yang lebih banyak memberikan peran warga khususnya mereka yang miskin yang berada di desa. Ini yang sedang kita cari rumusannya,” sebutnya.

Menurut Syahrul, dalam upaya pengentasan kemiskinan, seluruh pihak terkait harus mengambil peran masing-masing untuk mendukung. Begitu juga dari berbagai sektor seperti pangan yang seringkali menjadi masalah, penidikan dan kesehatan yang harusnya menjadi kewajiban pemerintah.

Sebab kemiskinan itu sendiri selalu berkembang sesuai tingkat modernisasi yang ada. Saya kira pertemuan yang menghadirkan seluruh Bappeda, terkait topik yang dibahas, akan menemukan solusi terbaik menurunkan angka kemiskinan nasional.

“Kita juga berharap anggaran yang tersebar di berbagai kementerian, bisa gabungkan di satu atau dua kementerian saja, sehingga koordinasinya akan jelas mengurai agenda aksi yang ada di lapangan. Kedua kita berharap dana desa diperuntukkan untuk memperkuat kemandirian desa khususnya kemampuan mengadakan pangan yang cukup atau usaha kecil yang jelas bisa membangkitkan kemampuan desa,” jelasnya.

Sementara dalam sambutannya, Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi menyampaikan, bahwa kemiskinan menjadi persoalan yang dihadapi seluruh daerah di Indonesia. Karenanya workshop tersebut merupakan kegiatan positif bagi Sumut khususnya untuk bisa saling tukar pengalaman tentang apa yang sudah dilakukan di daerah masing-masing.

Apalagi hasil workshop ini nanti kan disampaikan pada Rakernas APPSI mendatang, dan akan disampaikan ke pemerintah pusat, masukan mengenai langkah yang harus lakukan.

“Jadi kita berbagi pengalaman. Yang penting bagaimana kemiskinan di Indonesia ini setiap tahun itu bisa kita tekan. Apalagi sekarang ini ada program yang menyentuh langsung ke desa. Walaupun itu dikelola oleh pemerintah desa tetapi tentu kita bisa memberikan penekanan apa yang harus dilakukan desa tersebut. Sekarang tinggal pilih, apakah mau memperbaiki infrastruktur atau mau membuka lapangan pekerjaan, misalnya dengan memberikan benih tanaman, atau juga hal produktif lainnya,” sebutnya.

Dengan optimaliasai dana desa tersebut lanjut Erry, dirinya optimis angka kemiskinan di Sumut khususnya dapat ditekan. Pemprov Sumut sendiri katanya, sudah melakukan beberapa hal, antara lain subsidi untuk kesehatan, perbaikan irigasi mendukung produktifitas pertanian. Hal ini agar masyarakat bisa kembali ke dasar, yakni kembali ke desa, bercocok tanam.

“Jadi masyarakat kita back to basic, tidak lagi urban (ke kota). Kalau pertaniannya bagus, tentu itu bisa dicapai. Apalagi kami juga sudah berikan kredit murah dengan bunga 6,9 persen (Bank Sumut) untuk pengusaha pemula, bahkan lebih murah dari KUR. Begitu juga untuk ketahanan pangan, terus memberikan berbagai bantuan sepeti alsintan dan saprodi untuk seluruh kelompok tani. Kemarin saya juga serahkan ke kelompok ternak,” sebutnya.

Disampaikan Tengku Erry, bahwa yang terpenting adalah bagaimana memperbesar alokasi dana desa untuk hal yang produktif. Namun tetap mengedepankan ukuran kebutuhan, termasuk pembagian persentase untuk pembangunan fisik dan usaha kemandirian masyarakat. (***)

Editor: suef/haslan

Related Post

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *